Selamat datang di artikel kami yang membahas “Bagaimana Cara Izin Pengurugan Tanah Terbaru 2025,” di mana kami akan membahas langkah-langkah dan persyaratan legal berdasarkan peraturan terbaru. Temukan informasi terkini dan panduan praktis untuk memastikan proses pengurugan tanah Anda berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku!

 

Bagaimana Cara Izin Pengurugan Tanah 

Pengurugan tanah (landfilling) merupakan aktivitas mengubah kontur atau elevasi permukaan tanah dengan menimbun material seperti tanah, batu, atau limbah konstruksi. Kegiatan ini sering dilakukan untuk keperluan pembangunan infrastruktur, properti, atau pertanian. Namun, izin pengurugan tanah di Indonesia diatur secara ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan, banjir, atau konflik sosial. Pada tahun 2025, Pemerintah memperbarui sejumlah regulasi untuk menyelaraskan proses perizinan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi. 

Dasar Hukum Terkini (2025)

Regulasi utama yang mengatur izin pengurugan tanah pada tahun 2025 meliputi:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah direvisi dengan Perppu No. 2 Tahun 2024):

1.  Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah dan Lingkungan.
2.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengurugan Tana Berkelanjutan.
3.  Peraturan Daerah (Perda) masing-masing provinsi/kabupaten yang menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

Regulasi ini menekankan prinsip kehati-hatian lingkungan, partisipasi masyarakat, dan efisiensi birokrasi melalui sistem perizinan  terintegrasi.

 

Langkah-Langkah Mengurus Izin Pengurugan Tanah 2025

1.  Verifikasi Kelayakan Lokasi

Sebelum mengajukan izin, pastikan lokasi pengurugan tidak termasuk dalam kawasan lindung sesuai Peta Zonasi RT/RW  (Rencana Tata Ruang Wilayah) terbaru. Beberapa kriteria lokasi yang dilarang untuk pengurugan:

• Kawasan hutan konservasi.
• Daerah resapan air atau bantaran sungai.
• Wilayah dengan risiko bencana tinggi (misalnya longsor atau banjir).
• Area yang ditetapkan sebagai cagar budaya.

    Tips:

• Akses Sistem Informasi Geospasial (SIG) milik Kementerian ATR/BPN atau aplikasi RTRW Online di situs resmi pemerintah daerah.
• Konsultasikan dengan konsultan lingkungan atau surveyor berlisensi untuk analisis detail.

2.  Penyusunan Dokumen Administratif

Berkas wajib yang harus disiapkan:

• Surat Permohonan ditujukan ke kepala dinas lingkungan hidup atau badan perizinan daerah.
• Identitas Pemohon (KTP, NPWP, akta perusahaan jika berbentuk badan hukum).
• Sertifikat Hak atas Tanah (SHM, HGB, atau bukti kepemilikan sah).
• Rencana Teknis Pengurugan meliputi:
  • Tujuan pengurugan (misal: pembangunan perumahan, industri).
  • Volume material yang digunakan (dalam m³).
  • Sumber material (misal: galian proyek konstruksi, bukan limbah B3).
  • Rencana waktu pelaksanaan.
• Surat Pernyataan Kesanggupan Reklamasi (jika diperlukan).

3.   Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)

Berdasarkan Permen LHK No. 8/2024, pengurugan tanah dengan volume di atas 5.000 m³ wajib dilengkapi dokumen AMDAL.    Sementara untuk skala kecil (<5.000 m³), cukup menyusun UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

      Proses Penyusunan AMDAL/UKL-UPL:

• Rekrut konsultan lingkungan bersertifikat untuk membuat dokumen.
• Lakukan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar (minimal 2 tahap).
• Dokumen diajukan ke Komisi Penilai AMDAL Daerah untuk diverifikasi.

4.  Pengajuan Izin melalui OSS (Online Single Submission)

Sejak 2023, pemerintah mengintegrasikan semua perizinan berbasis risiko ke dalam sistem OSS (Online Single Submission). Langkah pengajuan:

1. Registrasi di oss.go.id dengan akun berbasis Single Identity Number (SIN).
2. Pilih layanan “Izin Pengurugan Tanah” dan unggah dokumen yang telah disiapkan.
3. Sistem akan mengarahkan ke izin tingkat kabupaten/provinsi sesuai lokasi proyek.
4. Bayar Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) sesuai ketentuan daerah.
5. Pantau status aplikasi melalui dashboard OSS.

     Catatan:

• Untuk proyek skala besar (>10.000 m³), izin harus mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas PUPR setempat terkait dampak infrastruktur.
• Waktu proses: 10-15 hari kerja untuk skala kecil, 30-45 hari kerja untuk proyek besar.

5.  Inspeksi Lapangan oleh Tim Verifikasi

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, tim gabungan dari dinas lingkungan hidup, PUPR, dan BPBD akan melakukan inspeksi    lapangan untuk memastikan:

• Kesesuaian lokasi dengan dokumen yang diajukan.
• Kesiapan mitigasi dampak lingkungan (misal: sistem drainase, pencegah erosi).
• Ketersediaan akses darurat jika terjadi kecelakaan.

6.  Penerbitan Izin dan Kewajiban Pelaporan

 Jika semua tahap terpenuhi, izin akan diterbitkan dalam bentuk elektronik melalui OSS. Pemegang izin wajib:

• Menempatkan papan informasi proyek di lokasi pengurugan.
• Melaporkan progres kegiatan setiap 3 bulan via sistem E-Monev Lingkungan.
• Melakukan pemulihan lingkungan sesuai rencana reklamasi (jika berlaku).

 

Sanksi untuk Pelanggaran

Berdasarkan PP No. 26/2023, pelanggaran aturan pengurugan tanah bisa dikenai sanksi:

1. Sanksi Administratif: Ini termasuk denda atau peringatan resmi dari pihak berwenang. Pemilik atau pengelola proyek dapat diminta untuk menghentikan kegiatan pengurugan hingga izin yang diperlukan diperoleh.
2. Sanksi Perdata: Jika kegiatan pengurugan merugikan pihak lain, seperti tetangga atau lingkungan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi.
3. Sanksi Pidana: Dalam kasus pelanggaran yang serius, pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara atau denda yang lebih berat.
4. Pencabutan Izin: Jika sebuah usaha atau proyek tidak mematuhi ketentuan yang ada, izin yang sudah diberikan bisa dicabut oleh pemerintah.
5. Rehabilitasi Lingkungan: Dalam beberapa kasus, pelanggar mungkin diharuskan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pengurugan ilegal.
6. Penyitaan Alat atau Material: Pihak berwenang bisa menyita alat atau material yang digunakan dalam kegiatan pengurugan yang tidak memiliki izin.

 

Tantangan dan Solusi dalam Mengurus Izin Pengurugan

1.  Kompleksitas Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)

• Tantangan:

  • Penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL membutuhkan waktu, biaya, dan keahlian teknis.
  • Aturan terbaru (Permen LHK No. 8/2024) memperketat persyaratan, seperti analisis risiko ekosistem dan rencana pemantauan jangka panjang.
  • Kesalahan teknis dalam dokumen berisiko menyebabkan penolakan izin.

• Solusi:

  • Gunakan konsultan lingkungan bersertifikat yang memahami regulasi terbaru.
  • Manfaatkan pelatihan gratis dari dinas lingkungan hidup setempat untuk mempelajari penyusunan UKL-UPL.
  • Gunakan platform digital seperti Startup Lingkungan yang menyediakan template dokumen sesuai standar pemerintah.

 

2.  Potensi Penolakan Masyarakat

• Tantangan:

  • Aktivitas pengurugan sering dianggap mengganggu lingkungan, seperti risiko banjir, polusi debu, atau kerusakan lahan produktif.
  • Masyarakat sekitar mungkin menolak proyek jika tidak ada sosialisasi yang memadai.

• Solusi:

  • Lakukan konsultasi publik secara transparan sejak tahap perencanaan.
  • Libatkan tokoh masyarakat atau lembaga adat sebagai mediator.
  • Tawarkan program CSR (Corporate Social Responsibility) seperti pembangunan infrastruktur umum atau kompensasi lingkungan.

 

3. Biaya Tinggi dan Perizinan Berlapis

• Tantangan:

  • Biaya konsultan AMDAL, reklamasi, dan BPL (Biaya Pengelolaan Lingkungan) bisa membebani pelaku usaha kecil.
  • Perizinan yang melibatkan multi-instansi (dinas LH, PUPR, BPBD) berpotensi memicu birokrasi lambat.

• Solusi:

  • Ajukan skala proyek di bawah 5.000 m³ untuk menghindari kewajiban AMDAL (cukup UKL-UPL).
  • Manfaatkan sistem OSS (Online Single Submission) untuk integrasi perizinan dan pelacakan progres real-time.
  • Ajukan insentif atau keringanan biaya melalui program Kemudahan Berusaha pemerintah daerah.

 

4. Ketatnya Pengawasan Pasca-Izin

• Tantangan:

  • Regulasi 2025 mewajibkan pelaporan berkala via E-Monev Lingkungan setiap 3 bulan.
  • Kegagalan dalam reklamasi atau pemantauan lingkungan berisiko terkena sanksi administratif/pidana.

• Solusi:

  • Rekrut tim pemantau internal untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana pengelolaan lingkungan.
  • Gunakan teknologi seperti drones atau sensor IoT untuk memudahkan pemantauan kualitas tanah dan udara.
  • Simpan semua bukti pelaporan digital sebagai arsip untuk audit.

5. Perubahan Regulasi yang Dinamis

• Tantangan:

  • Regulasi seperti UU Cipta Kerja dan Perda sering direvisi, sehingga pemohon harus terus update informasi.
  • Ketidaksesuaian dokumen dengan aturan terbaru berisiko mengulang proses dari awal.

• Solusi:

  • Pantau update regulasi melalui portal resmi OSS, dinas lingkungan hidup, atau asosiasi profesi (misal: IAI atau IAP).
  • Ikuti webinar atau workshop tentang kebijakan lingkungan terbaru yang diadakan pemerintah.
  • Bangun komunikasi aktif dengan Pokja (Kelompok Kerja) Perizinan Daerah untuk konsultasi teknis.

 

6. Risiko Pelanggaran Kawasan Lindung

• Tantangan:

  • Batas kawasan lindung dalam Peta RTRW bisa berubah, sehingga lokasi yang awalnya diizinkan menjadi terlarang.
  • Kesalahan interpretasi peta zonasi berisiko membatalkan izin.

• Solusi:

  • Verifikasi ulang status zonasi melalui Sistem Informasi Geospasial (SIG) sebelum mengajukan izin.
  • Mintakan Surat Keterangan Kelayakan Lokasi dari dinas tata ruang setempat.
  • Hindari lokasi yang berdekatan dengan sungai, hutan, atau area rawan bencana.

 

Solusi Tambahan untuk Efisiensi Proses

1.   Kolaborasi dengan Pihak Ketiga:

   • Gandeng LSM lingkungan terpercaya untuk meningkatkan kredibilitas proyek.
   • Manfaatkan asuransi lingkungan untuk mitigasi risiko kecelakaan selama pengurugan.

2.   Teknologi dan Digitalisasi:

   • Gunakan aplikasi GIS (Geographic Information System) untuk analisis dampak lingkungan secara real-time.
   • Manfaatkan blockchain untuk transparansi pelaporan dan keamanan data perizinan.

3.   Pendekatan Sustainable Development:

   • Gunakan material ramah lingkungan (misal: limbah konstruksi daur ulang) untuk pengurugan.
   • Integrasikan proyek dengan program rehabilitasi lahan pemerintah untuk insentif tambahan.

 

Kesimpulan

Proses perizinan pengurugan tanah di tahun 2025 dirancang lebih transparan dan ramah lingkungan. Meski membutuhkan ketelitian dalam penyusunan dokumen, integrasi sistem OSS mempermudah akses bagi pelaku usaha. Kunci keberhasilannya adalah kepatuhan terhadap aspek lingkungan dan komunikasi aktif dengan pemangku kepentingan. Diharapkan setiap pihak dapat beroperasi secara legal dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pastikan untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan konsultasi hukum jika diperlukan untuk kepastian dan kelancaran proses pengurugan tanah. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan proyek pengurugan tanah Anda dapat berjalan lancar tanpa melanggar hukum.